Ketika masyarakat Indonesia diramaikan oleh pembicaraan tentang otonomi daerah yang berintikan pembagian kewenangan dan keuangan ke daerah, skripsi ini mencoba muncul dengan tujuan untuk mencoba menjabarkan isi dan dampak munculnya UU No.25 tahun 1999 khususnya yang menjadi inti dan konsep pembagian keuangan di masa datang. Dalam euforia yang tinggi itu juga, skripsi ini ingin mengajak kita untuk melihat lagi perbandingan keadilan dan efisiensi antara konsep yang dijalankan sekarang dengan tawaran UU No.25 tahun 1999 ini. Dari data empirik dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yaitu: Bahwa daerah yang selama ini mendapat transfer yang besar merupakan daerah yang mempunyai PAD yang besar pula namun telah mengena pada penduduk miskin yang besar serta kualitas SDM yang rendah, pembagian bagi basil SDA kemungkinan akan jatuh pada daerah dengan SDM yang baik pula namun hal tersebut memang sangat terpengaruh padapara pekerja yang berada di lokasi eksploitasi. Dan selama ini SDA yang ada tidak memberi kontribusi yang cukup pada PAD Daerah. Untuk memperjelas bentuk fiskal dalam Undang-undang baru ini skripsi ini mencoba untuk menggunakan dua metode empiris yang dapat membentuk formula dari Dana Alokasi Umum. Dua metode tersebut adalah metode Confirmatory Factor Analysis dan Ordinary Least Square, yang dengan alasan tertentu dianggap paling tepat untuk pembentukan formula ini. Hasil simulasi ini memperlihatkan lima Dati I yang tidak lagi membutuhkan DAU, dan minimal 20 Dati II tidak lagi membutuhkan DAU. Secara empirik, model ini telah berhasil memperlihatkan keberpihakan pada daerah kurang sejahtera baik penduduk dan juga pemerintahan dengan PAD yang rendah. Dan sekali lagi perlu digaris bawahi bahwa persebaran uang ini diberikan pada pemerintah daerah dan bukan langsung pada masyarakat daerahnya.