Menonjolnya peranan nilai tukar dalam perokonomian dewasa ini merupakan salah sate konsekuensi dan semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Setiap perubahan eksternal yang terjadi akan langsung berpengaruh terhadap kondisi keseimbangan nilai tukar suatu negara. Gejolak dalam keseimbangan tersebut akan berdampak pada kinerja perdagangan negara yang bersangkutan yang diukur dengan daya saing negara tersebut dalam memproduksi komoditasnya relatif terhadap negara lain. Jenis rezim nilai tukar yang berlaku juga turut mempengaruhi keseimbangan dan nilai tukar. Skripsi ini bertujuan untuk melihat apakah nilai tukar Indonesia relatif terhadap empat negara pemegang hard currencies (US, Inggris, Jerman dan Jepang) akan kembali pada keseimbangan semula sesuai dengan yang dikemukakan oleh teori Purchasing Power Parity (PPP) yang banyak dipakai sebagai basis penentuan besaran nilai tukar (bilateral). Metodologi ekonometri yang digunakan untuk membuktikan keabsahan konsep PPP terutama dalam jangka panjang ini adalah model pengujian kointegrasi yang dikemukakan dari Engle-Granger. Sementara untuk mengetahui sifat dari peubah yang diuji (nilai tukar dan indeks harga), apakah bersifat stasioner atau tidak, digunakan uji Dickey Fuller. Periode data yang digunakan adalah dari Oktober 1986 hingga Maret 1996, suatu periode 10 tahun di mana perekonomian Indonesia tidak mengalami gejolak akibat devaluasi (model ini mengasumsikan bahwa dalam periode uji tidak terdapat gangguan eksternal yang cukup signifikan, atau dengan kata lain, tidak terjadi perubahan rezim nilai tukar). Hasil pengujian menunjukkan bahwa keempat nilai tukar tersebut tidak memiliki hubungan kointegrasi dengan tingkat harga, seperti yang diasumsikan dalam teori PPP. Pengujian stasioneritas menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar bersifat stasioner, namun hal ini dapat dimengerti mengingat kebijaksanaan otoritas moneter Indonesia yang cenderung mengikuti pola pergerakan nilai tukar dolar Amerika. Meskipun demikian, hasil regresi OLS sederhana terhadap model PPP relatif terhadap Amerika juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan PPP yang signifikan antara nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan indeks harga yang bersangkutan. Secara umum terlihat, bahwa kebijakan moneter yang masih didasarkan pada model PPP kurang layak untuk digunakan mengingat tidak terbukti adanya keseimbangan jangka panjang dari konsep yang bersangkutan, terlepas dari adanya beberapa kekurangan/kelemahan di dalam pelaksanaan pengujian ekonometri ini. Penetapan rezim nilai tukar yang mengambang terkendali dengan rentang spread yang besar sangat dianjurkan untuk mengurangi intervensi otoritas moneter yang menggunakan teori PPP. Perkembangan yang terjadi saat penulisan skripsi ini berakhir semakin menguatkan pernyataan di atas, di mana pemerintah akhirnya menerapkan rezim nilai tukar yang mengambang sempurna dalam usahanya mengatasi gejolak eksternal yang berdampak besar terhadap keseimbangan nilai tukar.