Migas merupakan sumber daya alam yang strategis. Investasi di bidang migas mayoritas dilakukan oleh swasta asing yang dalam hal ini kehadirannya dirangsang oleh berbagai fasilitas. Salah satunya adalah kemudahan di bidang perpajakan. Skripsi ini bertujuan untuk membahas masalah insentif pajak tersebut dikaitkan dengan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Meliputi telaah literatur yang didukung dengan wawancara dengan narasumber yang kompeten. Skripsi dibatasi pada kontraktor yang menandatangani kontrak bagi hasil antara periode 1 Januari 1984 hingga 31 Desember 1994. Pembahasan ditekankan pada aspek PPH dan PPN/PPn.BM. Insentif yang didapatkan dalam aspek PPH ialah kesamaan definisi, biaya penyusutan yang dipercepat, masuknya unsur pajak dalam biaya operasi, sumbangan sebagai biaya, dibebaskan dari pungutan PPH pasal 22 dan adanya pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Insentif yang didapatkan dalam aspek PPN/PPn.BM ialah reimbursement PPN/PPn.BM, pembebasan PPn.BM impor dan penundaan PPN jasa selama masa pra produksi. Fasilitas tersebut memang memberikan iklim yang kondusif bagi pengusahaan migas. Dengan konsekwensi adanya penerimaan pemerintah yang berkurang dari sektor pajak. Namun terdapat kelemahan, sehingga biaya operasi makin meningkat dan minyak yang dibagi menjadi makin kecil. Diperlukan peranan pemerintah agar biaya operasi dapat diprediksi dengan tepat dan tidak membesar.