Tertarik pada masalah pembebanan DR dan IHH pada perusahaan HPH dan IPKH, sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan peraturan pemerintah di bidang kehutanan. Tulisan membahas dan menganalisa adanya kemungkinan kesalahan pembebanan DR dan, IHH pada PT "X" dan PT "Y" sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan peraturan tersebut. Memakai teknik studi kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara dengan pihak yang berkepentingan untuk mendukung pembahasan permasalahan. Analisa disertai dengan tabel-tabel perhitungan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Adanya perubahan-perubahan peraturan yang dikeluarkan pemerintah tidak selamanya bisa memberikan penafsiran yang sama bagi para pihak yang menjadi obyek peraturan tersebut. Perubahan peraturan pemerintah mengenai tatacara pemungutan dan penyetoran DR dan IHH menimbulkan penafsiran yang yang lain bagi PT "X" (merupakan perusahaan pemegang HPH) dan PT "Y" (merupakan perusahaan Industri pengolahan kayu yang merupakan pembeli utama produk PT "X") dalam membebankan DR dan IHH pada biaya overhead yang selanjutnya menimbulkan pengaruh pada perhitungan harga pokok produksi pada masing-masing perusahaan tersebut. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang yang mempunyai hubungan afiliasi (berada dalam satu grup). Dengan adanya pembebanan yang DR dan IHH pada PT "Y" yang seharusnya merupakan beban PT "X" atau dengan kata lain terjadi pengalihan beban dari PT "X" kepada PT "Y" akan mempengaruhi penentuan harga pokok produksi dan harga jual produk PT "X" yang lebih rendah dari yang sebenarnya dan harga pokok produksi PT "Y" lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga dalam hal ini terjadi pengalihan laba/rugi dari masing-masing perusahaan. Oleh karenanya perlu dipikirkan dampak dari adanya perubahan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah bagi semua pihak yang berhubungan. Peningkatan pengawasan dalam perhitungan, pemungutan dan penyetoran DR dan IHH oleh pejabat kehutanan juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah tersebut. Akhirnya dari para akuntan dalam hal penetapan standar akuntansi yang lebih jelas yang disesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi akan lebih membantu mengatasi permasalahan yang ada.