Teori Ricardian Equivalence menyatakan bahwa cara pembiayaan anggaran, melalui pajak atau melalui anggaran defisit (obligasi, utang luar negeri atau mencetak uang), memiliki dampak yang sama terhadap konsumsi masyarakat. Teori ini didasari bahwa masyarakat yang rasional akan menganggap defisit anggaran, sebagai kewajiban pajak yang tertunda. Pemerintah tidak mungkin terus berutang dan untuk membayar utangnya, pajak di masa depan akan meningkat. Dan masyarakat harus membayar pajak di masa depan dengan present value yang sama dengan pajak yang tidak dipungut pada saat ini. Sehingga present value pendapatan masyarakat tidak akan dipengaruhi oleh cara pembiayaan anggaran. Model Intertemporal Stokastik dari Leiderman dan Blejer mempunyai beberapa kelebihan yaitu memasukkan deviasi dart asumsi Ricardian yaitu finite horizon, bahwa individu mempertimbangkan keterbatasan usianya dalam mengambil keputusan, dan terdapatnya hambatan dalam meminjam. Hasil perhitungan membuktikan bahwa terjadinya Ricardian Equivalence tidak ditolak berdasarkan data Indonesia, dengan kata lain bahwa cara pembiayaan anggaran pemerintah adalah netral pada perekonomian Indonesia. Pada masyarakat Indonesia yang finite horizon, hal ini menunjukkan adanya transfer antargenerasi dari orang tua yang tidak hams membayar seluruh kewajiban pajaknya yang tertunda semasa hidup kepada keturunannya. Tranfer antargenerasi tersebut dapat berupa warisan, asuransi, biaya pendidikan dan sebagainya. Dari pengujian yang dilakukan terbukti pula bahwa tidak terdapat liquidity constraints pada masyarakat Indonesia. Walaupun tidak semua orang memiliki akses ke pasar keuangan formal, tersedia lembaga keuangan nonformal bagi mereka. Sehingga hal ini mendukung argumen bahwa lembaga keuangan nonformal dapat berfungsi lebih efisien di negara berkembang. Terjadinya Ricardian Equivalence ini memungkinkan kita untuk menoleh pada cara pembiayaan anggaran dengan utang dalam negeri atau obligasi pemerintah sebagai alternatif cara pembiayaan anggaran yang telah dilakukan pemerintah selama ini, yaitu pajak dan utang luar negeri. Cara ini layak untuk dipertimbangkan karena investasi dalam surat berharga mulai memasyarakat, dan tidak membebani masyarakat seperti pajak.