Pembangunan sektor industri pengolahan merupakan prioritas dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun dilain pihak telah terjadi perubahan komposisi sektoral di Indonesia sama dengan halnya yang terjadi di negara berkembang. Berdasarkan GBHN sasaran dari REPELITA adalah terwujudnya strukur ekonomi yang seimbang antara pertanian dan industri. Dilain sisi dengan semakin meningkatnya kemampuan para pelaku ekonomi khususnya di sektor industri melalui akumulasi modal dan aset menimbulkan akibat sampingan yakni kecenderungan semakin terkonsentrasinya sektor industri di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan distorsi terhadap harga, dalam hal ini yang dimaksud adalah tingkat upah tenaga kerja. Dalam skripsi ini penulis berupaya, pertama, menjabarkan kerangka teori Struktur - Perilaku - Kinerja. Kedua, untuk menganalisa apakah di sektor industri di Indonesia telah muncul konsentrasi dihitung berdasarkan nilai tambah dan output. Ketiga, menjabarkan perbedaan perhitungan antara konsentrasi berdasarkan nilai tambah dengan konsentrasi berdasarkan output yang dipengaruhi oleh impor dan ekspor. Keempat, untuk mengetahui apakah ada hubungan nyata antara indikator struktur pasar antara lain Konsentrasi berdasarkan Nilai tambah, Rasio Modal Tenaga Kerja, Skala, Hambatan Masuk dan Luas Pasar terhadap indikator Kinerja yakni Upah Tenaga Kerja. Dan terakhir, menjabarkan pengaruh aspek Perilaku dari faktor kelembagaan antara lain; Asosiasi industri, SPSI, dan Pemerintah terhadap Kinerja Upah Tenaga Kerja. Dalam pengujian hipotesa hubungan antara Struktur Pasar terhadap Kinerja, penulis menggunakan persamaan yang akan diuji dengan metode "Pangkat Dua Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares/OLS)" dengan menggunakan data Cross Section sektor industri pengolahan besar dan sedang. Dalam pengujian selanjutnya, penulis mengklasifikasikan konsentrasi empat perusahaan terbesar, berturut-turut sebagai industri struktur pasamya berbentuk High Oligoply, industri Moderate Oligoply, dan Non Oligopoly. Dari hasil pengujian terhadap total industri pengaruh dari lima variabel bebas Struktur Pasar, antara lain; Konsentrasi berdasarkan Nilai tambah, Rasio Modal Tenaga Kerja, Skala, Hambatan Masuk dan Luas Pasar secara bersama-sama terdapat hubungan nyata terhadap indikator Kinerja yakni Upah Tenaga Kerja. Kecuali variabel skala, secara terpisah variabel bebas lainnya memiliki hubungan nyata dengan Kinerja. Implikasi dari pengujian terhadap total industri menunjukan bahwa industri akan membayar upah yang tinggi jika industri tersebut akan pula menentukan syarat-syarat tenaga kerja antara lain; ketrampilan, pengalaman kerja yang sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Dan disisi lain profit yang tinggi mengakibatkan industri yang bersifat oligoply mempunyai kemampuan untuk memberikan upah yang tinggi antara lain disebabkan mereka dapat mengatasi cost tambahan kepada konsumen yang mana mereka memiliki kemampuan untuk mengatur harga, dalam hal ini adalah upah tenaga kerja. Pengujian terhadap sepuluh industri High Oligopoly pada tahun 1982 maupun 1988, kelima variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh nyata terhadap Kinerja Upah. Pada industri Moderate Oligopoly kecuali skala secara bersama-sama indikator struktur pasar terhadap Kinerja Upah terdapat hubungan nyata. Pada industri Non Oligopoly secara terpisah rasio modal tenaga kerja, luas pasar dan skala berpengaruh terhadap peningkatan upah. Implikasi dari hasil pengujian tersebut adalah bahwa faktor modal dan luas pasar berpengaruh terhadap pemberian upah, sedangkan hambatan masuk dan konsentrasi tidak mempunyai pengaruh, yang berarti tidak terdapat arus hambatan masuk. Dad hasil penelitian lapangan mengenai aspek perilaku terhadap Kinerja Upah terjadinya distorsi upah antara lain disebabkan kurang efisien dan efektifnya faktor kelembagaan antara lain Asosiasi, SPSI dan Pemerintah terhadap Kinerja Upah Tenaga Kerja. Dan terdapat kemungkinan kolusi di Asosiasi industri dalam hal penentuan tingkat upah tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, perlu adanya langkah nyata dalam hal peningkatan upah tenaga kerja misalkan melalui pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kerja dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan. Diharapkan pula kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi terus dilanjutkan, khususnya dalam hal mengatur perilaku yang negatif dari industri konsentrasi tinggi, misalkan terjadinya kelebihan kapasitas, penentuan upah, dan lain-lain.