Ide swastanisasi barang publik pernah menjadi pembicaraan hangat di kalangan cendekiawan. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipandang tidak efisien dalam menyelenggarakan jasa publik. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian terhadap skala ekonomis dan economies of scope penyelenggaraan jasa telepon yang dimonopoli oleh PT. Telkom. Dengan micropanel data, yang merupakan gabungan data time-series 1989-1993 dan data cross-section unit wilayah usaha telekomunikasi, akan digunakan metode ekonometri untuk memperkirakan model fungsi biaya translog, second-order Taylor series expansion in logarithms. Keseluruhan model diestimasi dengan menggunakan estimasi Zellner — Seemingly Unrelated Regression Equation (SURE). Dari hasil penghitungan model, ditemukan adanya skala ekonomis, dan tidak adanya economies of scope dalam penyelenggaraan jasa telepon di Indonesia, di samping juga ditemukan adanya natural monopoly. Sementara itu, hubungan antar input menunjukkan adanya hubungan substitusi antara modal-tenaga kerja, antara material-tenaga kerja, serta hubungan komplementer antara modal-material. Penelitian ini juga berhasil mengukur adanya bias teknologi yaitu dengan ditemukannya perubahan teknologi yang mengarah pada capital-using, labor-saving, dan material-using. Dengan hasil temuan di atas, ide swastanisasi PT. Telkom bukan merupakan jawaban yang tepat untuk meningkatkan efisiensi. Swastanisasi penyelenggaraan jasa telepon justru akan menyebabkan jasa diproduksi pada tingkat output yang lebih rendah, dan pada tingkat harga yang lebih tinggi, di samping swasta tidak akan beroperasi di wilayah yang tidak menghasilkan profit. Dengan demikian monopoli penyelenggaraan jasa telepon di Indonesia yang dilaksanakan oleh PT. Telkom masih perlu dipertahankan. Untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan jasa telepon, PT. Telkom disarankan untuk melakukan pembangunan fasilitas telekomunikasi secara besar-besaran, dan menurunkan biaya pasang telepon baru, sehingga produksi dan permintaan terhadap output akan meningkat. Selain itu perlu dilakukan alternatif penetapan diskriminasi harga dengan tujuan untuk melakukan subsidi silang antara wilayah desa-kota, sektor rumah tangga-bisnis dan industri,