Keanekaragaman hasil hutan merupakan kekayaan alam potensial yang dimiliki bangsa Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola seluruh kawasan hutan ini menimbulkan pemberian konsesi kepada sektor swasta. Semakin besar peran swasta dalam pengelolaan kawasan hutan membutuhkan sistem kontrol yang lebih baik dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah pengungkapan informasi yang memadai di dalam laporan keuangan perusahaan. Masalah yang muncul adalah kurangnya informasi transparan mengenai nilai investasi dan hasil nyata perusahaan pengusahaan hutan. Tidak tersedianya informasi yang relevan dan obyektif dapat menimbulkan pengambilan keputusan yang salah. Salah satu indikator atas kinerja perusahaan adalah nilai kawasan hutan yang dikelolanya. Kawasan hutan merupakan suatu asset yang istimewa di dalam bidang akuntansi karena kemampuannya untuk meningkatkan nilainya sesuai dengan pertumbuhan dan rentang waktu investasi. Penilaian tersebut membagi kawasan hutan menjadi tanah dan tegakan yang tumbuh di atasnya. Melalui penggunaan model hutan normal Faustmann dapat kita ketahui nilai wajar economic rent untuk tanah hutan. Sedangkan penilaian tegakan menggunakan metode Actual Value, Realization Capital Value atau Expected Yield Capital Value. Nilai tegakan hutan yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan tegakan menjadi permasalahan dalam penilaian yang layak untuk pelaporan keuangan. Adanya trade off antara obyektivitas dan relevansi dalam penilaian ini menjadi kontroversi dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi yang lebih tepat. Penyajian nilai kawasan hutan di dalam laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat sebagai pemilik kawasan hutan yang sesungguhnya. Pengungkapan nilai tersebut akan membantu investor, pemerintah dan masyarakat untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola asset kawasan hutan.