ABSTRAKTerbitan pemerintah merupakan terbitan yang memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri dibandingkan dengan jenis terbitan swasta. Ciri yang menonjol terlihat dari sifat informasinya yang antara lain memuat perkembangan-perkembangan baru dalam bidang pemerintahan. Bahkan dikatakan bahwa terbitan pemerintah merupakan satu-satunya sarana untuk mengetahui kegiatan pemerintahan. Namun demikian, permasalahan akan segera ditemui pada saat terbitan-terbitan pemerintah diproses, yaitu pada saat pengkatalogan, terutama pada saat pembuatan tajuk entri untuk nama-nama badan yang bertanggung jawab atas karya tersebut. Badan-badan pemerintah sebagai tajuk merupakan sumber permasalahan tersendiri bagi para pengkatalog, karena sifat-sifatnya yang khas. Skripsi ini berusaha menelusuri liku-liku pembuatan tajuk badan pemerintahan Indonesia di perpustakaan PIN-PPMK, berdasar peraturan pengkatalogan AACR2 edisi revisi 1988. Dalam skripsi ini akan terlihat apakah penentuan tajuk dan bentuk tajuk untuk badan-badan pemerintahan telah dibuat sesuai dengan peraturan. Penelitian berhasil mengelompokkan terbitan-terbitan ke dalam 10 jenis terbitan berdasarkan karakteristik pengarang, yaitu karya badan tunggaI, karya badan berhubungan secara hirarkis, karya resmi, karya badan pemerintahan dengan tajuk pada nama orang, karya berhubungan, kumpulan karya, konferensi dan sejenisnya, karya kepala negara, karya badan yang tidak diketahui namanya dan karya badan pemerintahan yang tidak termasuk kategori peraturan 21.113

---