ABSTRAKPenulisan tesis yang berjudul ?Keberadaan Organisasi
Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari
Perspektif Hak Asasi Manusia? ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris,
dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuan
penulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis dari
perspektif hak asasi manusia terhadap keberadaan organisasi
kemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila dan mengetahui peran
negara terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.
Pada era reformasi menunjukkan dinamika perubahan masyarakat
sehingga menyebabkan pertumbuhan organisasi-organisasi
kemasyarakatan. Akibatnya muncul beberapa organisasi
kemasyarakatan yang berasas agama dan kesukuan. Secara yuridis
keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut telah diatur
dalam suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyaratan. Undang-undang tersebut mewajibkan
menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampai
sekarang masih berlaku. Yang menjadi permasalahannya adalah
Apakah keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan di
Indonesia sebagai proses pendemokratisasian yang berasaskan
Pancasila sebagai asas tunggal tersebut melanggar hak asasi
manusia? Bagaimana konstitusionalitas keberadaan organisasi
kemasyarakatan yang tidak berasaskan asas tunggal Pancasila
terhadap terhadap UU Ormas? Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945
yaitu ?ditetapkan dengan undang-undang? tersebut itu menjadi
dasar yang absah bagi keberadaan kewajiban dan tanggung jawab
untuk membatasi hak dan kebebasan sesuai dengan semangat
demokrasi dan prinsip negara hukum. Keberadaan organisasi
kemasyarakatan yang tidak berasaskan tunggal Pancasila itu
bertentangan dengan Pancasila tapi tidak bila melihat dari
indikator rumusan sila-sila Pancasila. Substansi UU Ormas itu
sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi sehingga perlu
segera direvisi. (Theresia Rifeni Widiartati)