Kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan monopoli alamiah berdasarkan amanat undang-undang, yang mengatur hanya perusahaan negara saja dalam hal ini Pertamina yang diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dalam industri minyak dan gas bumi. Deregulasi yang mengatur industri minyak dan gas bumi pada dasarnya mengubah 180 derajat karakteristik industri minyak dan gas bumi, yang tadinya dilaksanakan dengan pola vertically integrated system oleh Pertamina menjadi liberalisasi pasar. Perubahan karakteristik industri minyak dan gas bumi, dari natural monopoly karena amanat undang-undang menjadi liberalisasi pasar dan otonomi daerah ini mengakibatkan banyak terjadi tank menarik kepentingan diantara pelaku usaha, dan pembuat kebijakan di Republik ini. Bila tank menarik kepentingan ini terjadi berlarutlarut dapat mengakibatkan menurunnya daya saing Indonesia sebagai host country dalam menerirna investor minyak dan gas bumi, dan berkurangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak dari industri minyak dan gas bumi. Hal ini yang menjadi tantangan dan kendala dalam penyelenggaraan industri minyak dan gas bumi dalam era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah ini perlu lebih dipertegas mengenai kebijakan dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah dan badan regulator dalam sub sektor minyak dan gas bumi.