ABSTRAKDalam rangka pengembangan dan kelangsungan usaha perusahaan dibutuhkan sejumlah dana, diantaranya dengan menerbitkan Obligasi. Penerbitan Obligasi sebagai alternatif pembiayaan berpotensi menimbulkan masalah, terutama pada saat pembayaran bunga maupun pelunasan pokok Obligasi. Ketidakmampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian yang signifikan. Keadaan yang demikian sudah seharusnya diimbangi dengan peningkatan perlindungan bagi Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat sebagairnana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perlu diperhatikan bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan dan tindakan hukum apa yang akan dilakukan apabila Emiten lalai Berta akibat hukumnya akibat Emiten lalai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif sedangkan tipe penelitian menggunakan tipe penelitian evaluatif, yaitu basil penelitian yang diperoleh menguji dan menilai pelaksanaan penerbitan obligasi dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi Pemegang Obligasi. Emiten yang melakukan Penawaran Umum wajib memenuhi prinsip keterbukaan dengan menyampaikan informasi mengenai keadaan perusahaan, baik dart segi keuangan, manajemen, maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Apabila Emiten lalai dalam memenuhi kewajiban, Wali Amanat Pemegang Obligasi dapat melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan antara lain menjadi penasihat dan pengawas bagi Emiten dengan cara memantauperkembangan usaha Emiten. Wall Amanat wajib memberitahukan kelalaian Emiten kepada Pemegang Obligasi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Wall Amanat wajib memanggil Pemegang Obligasi untuk mengadakan RUPO, jika RUPO memutuskan Wall Amanat untuk melakukan tindakan tertentu kepada Emiten dan pada saat Obligasi jatuh tempo Emiten tidak melaksanakan kewajibannya maka Wall Amanat dapat segera melaksanakan hak-hak Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.